Ratusan Komisaris BUMN Diduga Rangkap Jabatan

0
58
Ratusan Komisaris BUMN Diduga Rangkap Jabatan
Ratusan Komisaris BUMN Diduga Rangkap Jabatan

Jakarta – Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman mengungkapkan Dari 144 unit yang dipantau, ditemukan ada 541 komisaris yang 222 diantaranya atau sekitar 41 persen diantaranya berpotensi merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Alamsyah Saragih, dalam diskusi ‘Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah’ di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (4/5).

Menurut Alamsyah, jumlah tersebut belum termasuk rangkap jabatan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, jumlah komisaris BUMD yang rangkap jabatan diprediksi lebih banyak ketimbang komisaris BUMN.

“Banyak pemerintah daerah menempatkan Sekda untuk menjabat sebagai komisaris di BUMD. Namun demikian, di beberapa daerah masih ada yang menempatkan kepala dinas sebagai komisaris di BUMD,” katanya.

Alamsyah menegaskan rangkap jabatan komisaris dan pejabat pelaksana pelayanan publik ini melanggar UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dikatakan, Pasal 17 UU Pelayanan Publik telah melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN atau BUMD. Lebih jauh, Alamsyah menyatakan, rangkap jabatan tersebut berpotensi terjadinya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya itu, rangkap jabatan tersebut membuat pemborosan anggaran dan melanggar etika.

“Kalau diteruskan, orang tidak intens, rangkap penghasilan, kadang-kadang jadi tempat untuk menempatkan kerabat. Kita lihat lebih jauh lagi, ini juga soal etik,” tuturnya.

Ratusan Komisaris BUMN Diduga Rangkap Jabatan
Ratusan Komisaris BUMN Diduga Rangkap Jabatan

Untuk membenahi persoalan rangkap jabatan ini, Ombudsman, kata Alamsyah meminta konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada, terutama UU Pelayanan Publik. Selain itu, harus ada standar etika bagi pejabat yang rangkap jabatan dengan memitigasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel.

“Ada dua opsi untuk pemerintah, yakni menerapkan kebijakan tidak rangkap jabatan untuk komisaris BUMN dan BUMD. Selain itu, mengangkat pejabat sebagai komisaris BUMN tertentu yang dinilai memiliki relasi kuat dengan fungsi publik instansi yang bersangkutan. Namun, pejabat tersebut tidak masuk kategori penyelenggara pelayanan publik, tidak menerima imbalan atau intensif lain dari BUMN dan BUMD bersangkutan, memiliki kompetensi yang sesuai, dan kegiatan komisaris masuk dalam tugas dan fungsi pejabat di instansi asal,” paparnya.