Perolehan BPHTB Semarang Terkendala Izin Jual-beli Properti

0
150

Proses izin pengurusan jual beli tanah dan bangunan dinilai masih relatif lamban. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama tak tercapainya perolehan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ilustrasi pembelian rumah.

Bambang Riyadi, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang mengungkapkan, lamanya proses izin dalam pengurusan jual beli tanah dan bangunan dikeluhkan oleh kalangan pelaku bisnis properti.

Dia mengaku, pemerintah menjanjikan percepatan proses perzinan, tapi kenyataannya, tak sesuai yang dijanjikan. Proses izin yang bisa mencapai waktu 4 bulan, membuat pengusaha tidak bisa melakukan transaksi, dan dampaknya, pembayaran BPHTB pun belum bisa dilakukan.

Ia menyebutkan, dalam pengurusan izin properti, minimal ada 3 izin yang harus diurus. Kalau demikian, maka waktu bakal habis untuk mengurus izin saja dan hal ini sungguh dikeluhkan oleh para pengembang properti.

“Proses perizinan tidak cuma melibatkan satu instansi saja melainkan beberapa seperti pemkot, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perpajakan dan perbankan. Oleh sebab itu, semestinya, semua duduk bersama dan merumuskan bagaimana agar izin ini bisa lebih cepat,” tandasnya.

PPAT menurutnya adalah garda terdepan Pemkot Semarang dalam mendapatkan pemasukan dari sektor tersebut. Sementara kerja PPAT didukung dari pengembang properti. Dengan begitu lanjut dia, potensi pendapatan dari sektor BPHTB akan mampu dimaksimalkan untuk menambah kas daerah.

Terkait keluhan lamanya proses perizinan, saat ini pihaknya sudah membuat terobosan berupa otomatisasi data SSPD BPHTB menjadi SPOP PBB. Untuk tersebut PPAT diminta untuk mencantumkan nomor objek pajak (NOP) yang benar dan tak mencantumkan NOP tetangga saat pengisian form BPHTB. Lalu, teknologi telah digunakan oleh bapenda juga dengan layanan e-SSPD BPHTB. Dengan layanan ini, PPAT dapan melakukan pendaftaran dimana dan kapan saja.