Bamsoet: ASEAN+3 Harus Kompak Atasi Krisis Kemanusiaan Rohingya

0
135

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap Association of Southeast Asian Nations Plus Three ( ASEAN+3) mampu bertindak tegas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya.

Hal itu dikemukakan Bambang Soesatyo dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan dan Delegasi Asean+3 di sela-sela acara Inter Parliement Union (IPU) ke-138 yang berlangsung 24-26 Maret di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3/2018).

Bamsoet: ASEAN+3 Harus Kompak Atasi Krisis Kemanusiaan Rohingya

Bamsoet menekankan, anggota Asean+3 yang juga anggota IPU harus selalu kompak dan bersikap kritis terhadap apa yang telah terjadi di kawasan Asean. Karenanya, Bamsoet panggilan akrab politisi Golkar ini mengingatkan segala persoalan yang terjadi apalagi menyangkut masalah kemanusiaan harus cepat ditanggapi bersama.

“Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan Asean sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai dan terbuka tentu saja akan terancam,” kata Bamsoet melalui pesan elektronik, Minggu (25/3/2018).

Selain mendorong kekompakan menyelesaikan persoalan kemanusiaan, mantan Ketua Komisi III ini juga menyampaikan permintaan dukungan kepada anggota IPU untuk mendorong pemerintahnya mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Persiapan dan kampanye Indonesia menuju pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan diterangkan Bamsoet sudah dilaksanakan sejak 2015.

“Dengan menjadi anggota tidak tetap, kami berharap Indonesia bisa lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Termasuk di Asean,” ucap Bamsoet yang menilai hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota IPU relatif stabil dan terus berkembang.

Bamsoet berharap Indonesia mampu mengembangkan berbagai kerjasama internasional, termasuk dengan negara tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki). Dia memandang forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada 2013 ini semakin baik dan saling memperkuat.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA setelah terpilih pada pertemuan tingkat Menteri 13 Desember 2017 di Istambul, Turki.