Tim Advokat Adukan Capres Kubu Petahan Ke Bawaslu

0
70

Jakarta – Presiden saat ini yang juga sebagai calon presiden dari kubu Petahana di adukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia di adukan sebab, di duga telah mencela calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto di dalam debat capres-cawapres pada 17/01/2019 malam lalu.

Dia di duga mencela dengan menyatakan bahwa Prabowo menandatangani berkas pencalonan enam orang mantan narapidana koruptor sebagai calon anggota legislatif. Hal itu di sampaikan oleh Ketua Tim Advokat Milenial Peduli Pemilu, Muhajir di gedung Bawaslu, Jakarta, pada 24/01/2019.

“Faktanya, Pak Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tidak pernah menandatangani berkas caleg tersebut seperti tuduhan Pak Jokowi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penandatanganan syarat pencalonan diatur dalam pasal 11 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut Ketua Umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat (DPP) parpol hanya menandatangani persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR RI.

Sedangkan untuk anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik tingkat provinsi atau nama lainnya sesuai AD/ART partai dan dibubuhi cap basah. Muhajir menjelaskan, bahwa sebenarnya calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto tidak pernah menandatangani berkas caleg mantan narapidana korupsi tersebut.

“Jadi, Pak Prabowo tidak pernah menandatangani berkas caleg mantan narapidana korupsi. Karena itu kami menduga ada pelanggaran kampanye pemilu,” jelasnya.

Di dalam kasus pernyataan di dalam debat perdana tersebut, capres no urut 01 di anggap telah melanggar pasal 280 ayat (1) huruf c junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Tim Advokat Adukan Capres Kubu Petahan Ke Bawaslu
Tim Advokat Adukan Capres Kubu Petahan Ke Bawaslu

“Yang menyatakan peserta dan tim kampanye tidak boleh menghina seseorang. Sementara itu, pernyataan yang disampaikan capres Jokowi itu merupakan penghinaan terhadap capres Prabowo,” ucapnya.

Muhajir mengatakan, bahwa jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menegaskan ada pelanggaran dengan pasal itu, kemudian capres kubu Petahana itu dapat erkena ancaman sanksi kurungan, dengan maksimal dua tahun penjara dan terkena denda maskimal Rp. 24 Juta.

Laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu tercatat dengan Nomor 08/LP/PP/RI/00.00/1/2019. Tim Advokat Milenial Peduli Pemilu tersebut juga telah memberikan bukti seperti foto, print naskah berita dan video ketika debat.