Fahri Hamzah Ingin Para Pemerintah Dan Aparat Untuk Sudahi Adili Pendapat Lewat UU ITE

0
150

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fahri Hamzah mengharapkan agar pemerintah dan juga aparat kepolisian untuk menyudahi “mengadili” pemikiran dengan memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu di sampaikannya ketika berada di deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Sulawesi Barat, di Mamuju, pada 11/02/2019 malam.

“Penggunaan UU ITE untuk mengadili pemikiran sudah cukup digunakan karena akan berbahaya,” ungkap Fahri.

Menurut Fahri UU ITE tidak di gunakan untuk menghalangi orang berbicara dan juga memberikan pendapat serta gagasannya dan UU tersbeut tidak bangkit sendiri sebagai UU Pidana Umum. Dia menyatakan, bahwa UU ITE untuk memnuhi aturan yang terdapat di KUHP, sebab bagian-bagiannya terkait siapa yang miliki legal standing tersebut terdapat di KUHP.

“UU ITE itu hanya bisa berdiri sendiri sebagai UU Administrasi ekonomi sebagai pelengkap UU Resi Gudang,  UU Penanaman Modal Asing yang kita buat dari tahun 2006-2008,” jelasnya.

Fahri Hamzah Ingin Para Pemerintah Dan Aparat Untuk Sudahi Adili Pendapat Lewat UU ITE
Fahri Hamzah Ingin Para Pemerintah Dan Aparat Untuk Sudahi Adili Pendapat Lewat UU ITE (wartaportal.com)

Dia merasa kecewa dnegan pemerintah yang merasa terganggu dengan pendapat dan juga kata-kata yang di ungkapkan oleh masyarakat kemudian di pidana dengan memakai UU ITE. Fahri menilai, bahwa seharusnya pendapat dari masyarakat tersebut harus tetap ada sehingga terus berdialektika bukan mudah untuk menghakimi perkataan orang yang mempunyai perbedaan pendapat.

“Saya ingatkan, kenapa peristiwa Habib Rizieq tidak pernah selesai lalu memunculkan peristiwa 412 dan 212, karena adanya kebuntuan berpikir. Ketika itu Ahok membuat pernyataan yang mengecewakan masyarakat lalu masyarakat ingin mendialogkan kepada pemerintah namun ditolak sehingga memunculkan peristiwa 412 dan 212,” ujar Fahri.

Fahri menambahkan, bahwa biarkan pendapat dari masyarakat tetap berdialektika dan juga berkembang, sampai menimbulkan ide bagaimnaa untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima terbesar di dunia. Dia menambahkan, bahwa persoalan seperti mempidanankan pemikiran yang di rasakan oleh musis Ahmad Dhani tidak perlu, sebab apa yang di utarakan Dhani tak dapat di pidana.

“Seolah-olah hukum diinterpretasi sepihak untuk kepentingan penguasa, tidak boleh seperti itu,” pungkasnya.