Prabowo Janji Untuk Pengembangan Unicorn Di Indonesia

0
38
Prabowo Janji Untuk Pengembangan Unicorn Di Indonesia (wartaportal.com)

Jakarta – Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk perkembangan unicorn di Indonesia. Bila terpilih, Prabowo akan memotong beberapa regulasi yang di nilainya, dapat mempercepat perkembangan startup unicorn di Indonesia. Hal itu di sampaikan Prabowo dalam debat Capres putaran kedua yang di langsungkan di Hotel Sultan, pada 17/02/2019.

“Kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan karena mereka lagi giat-giatnya dan pesat-pesatnya berkembang. Saya akan dukung sebagai upaya memperlancar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam arti merasa ada tambahan-tambahan regulasi. Mereka mau dipajaki rupanya dalam jaringan online. Ini yang mereka juga mengeluh,” ungkap Prabowo.

Pengamat industri digital dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan, memang seharusnya startup-startup yang terdapat pada saat ini tidak dapat banyak di atur regulasi dari pemerintah. Hal itu di sampaikan oleh Heru di Jakarta, pada 18/2/2019

“Jadi memang kalau untuk startup ini sebuah bisnis yang menjadi disruption. Teknologi yang mendistrupsi segala macam model bisnis,” ungkap Heru.

Heru menjelaskan, pengembangan startup itu tak di butuhkan banyak regulasi dari pemerintah. Karena, bisnis startup sedang berada di era transformasi.

Prabowo Janji Untuk Pengembangan Unicorn Di Indonesia
Prabowo Janji Untuk Pengembangan Unicorn Di Indonesia (wartaportal.com)

“Kalau saya sepakat bahwa di awal ini jangan terlalu banyak aturan. Karena disrupsi itu kan melawan aturan yang ada. Karena masa berproses transformasi,” jelasnya.

Salah satu contonya, yakni regulasi yang membatasi yaitu aturan perpajakan kepada e-commerce market place. Aturan itu di nilai dapat membatasi timbulnya startup-startup berdasarkan teknologi tinggi dan yang tengah berjuang untuk membangun ekosistem ekonomi digital nasional.

Oleh sebab itu, Heru menambah, seharusnya aturan-aturan itu dapat di ciptakan sendiri lewat asosiasi ataupun komunitas yang ada. Jika tidak sanggup, baru pemerintah melakukan investasi.

“Jadi selama katakanlah ada transportasi online atau e-commerce, kalau dalam tatanan regulasi selama ada asosiasi maupun komunitas yang bisa mereka membangun atau buat aturan mereka sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa mengatur baru pemerintah bisa intervensi,” pungkas Heru Sutadi.