Pengamat Politik : Wajar JK Kritis Dan Berharap Pada Prabowo

0
63
Pengamat Politik : Wajar JK Kritis Dan Berharap Pada Prabowo (wartaportal.com)

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla sering kali berkomentar terkait dengan peraturan yang di putuskan oleh pemerintahannya sendiri. JK di anggap telah mengerti dengan perilaku dari presiden kerap keliru untuk memutuskan suatu peraturan. Hal itu di sampaikan oleh pengamat politik Andrianto, pada 28/2/2019.

“Saya rasa JK sedang mainkan politik dua muka. Karena perannya (JK sebagai Wapres) pun sangat minimalis (di era Jokowi). Jadi wajar JK kritis dan berharap ada perubahan di sosok Prabowo,” ujar Andrianto.

Dia menilai, pada belakangan ini JK acap kali memperlihatkan tanggapan berpihak kepada calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto yang merupakan lawan dari paslon petahan. Contohnya, di dalam persoalan kebocoran APBN. JK apalai secara terang-terangan membenarkan soal isu lahan hak guna usaha (HGU) yang di miliki oleh Prabowo. Dia percaya jika JK menginginkan jika masyarakat luas untuk merealisasikan perbaikan di bangsa Indonesia ini.

“Dengan kata lain, JK berharap Prabowo-lah yang layak sebagai presiden baru,” tuturnya.

Bukan hanya itu saja, pengamat politik, Bin Firman Tresnadi, JK membela Prabowo sebab, kebutuhan yang jauh lebih besar. Hal itu di sampaikan olehnya, 2/3/2019.

Pengamat Politik : Wajar JK Kritis Dan Berharap Pada Prabowo
Pengamat Politik : Wajar JK Kritis Dan Berharap Pada Prabowo (wartaportal.com)

“Tentu saja arah kepentingan JK tak hanya kepentingan untuk mengamankan kepentingan bisnisnya, hal tersebut terlalu kecil bagi JK,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) ini menjelaskan, jika keperluan penting tersebut merupaka untuk masyarakat, bangsa dan juga negara. Dia mengatakan, jika JK mengharapkan, jika Prabowo memperbaiki sistem perekonomian agar sejalan dengan amanah konstitusi, khusunya Pasal 33 UUD 1945 seperti yang di katakannya selama ini.

Selama ini JK juga kerap kali meemberikan komentar terkait dengan kebijakan pemerintah. Seperti, soal tingginya biaya proyek LRT mencapai Rp. 500 miliar per kilometer. Sedangkan, selama ini presiden saat ini seringkali membangga-banggakan proyek infrastruktur yang telah di bangunnya. Bukan hanya itu, JK pun terlihat memihak kepada Prabowo.

“Karena jika Pasal 33 UUD 45 ini dijalankan secara konsisten seseuai dengan konsep para pendiri bangsa, pastinya akan merombak tatanan ekonomi nasional,” tutup dia.