Ini Sebabnya, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Kementrian Perumahan Perlu Disusun Kembali

0
42
Ini Sebabnya, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Kementrian Perumahan Perlu Disusun Kembali (wartaportal.com)

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon Koalisi Adil Makmur menekankan betapa perlunya penyusunan kementerian khusus yang mengelola soal perumahan rakyat. Hal tersebut di sebabkan oleh ketimpangan atau backlog antara persediaan dengan keperluan rumah rakyat yang saat ini semakin bertambah setiap tahunnya.

Suhendra Ratu Prawiranegara selaku Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuturkan, jika menurut informasi yang dia punya, ketimpangan perumahan pada 2020 akan menembus angka 20 juta rumah sebab ketimpangan perumahan hingga kini tak teratasi. Di tahun 2010 lalu, ketimpangan menurut infomasi sensus Badan Pusat Statistik di sebutnya akan menembus 13,4 juta.

Dia merasa tercengang, sebab di pemerintahan saat ini malah meluluhlantakkan terkait dengan perumahan rakyat dengan pekerjaan umum di dalam satu kementrian. Oleh sebab itu, risiko kelangkaan rumah di Indonesia menjadi selalu mengganggu. Hal itu di sampaikan olehnya saat berada di Jakarta, pada 5/3/2019.

“Menjadi sangat kaget bagi saya pada saat keputusan politik yang dibuat pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk Kementerian PUPR. Itu sebetulnya saat itu saya membatin dan pemikiran saya ada kiamat kecil bagi sektor perumahan rakyat,” tuturnya.

Ini Sebabnya, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Kementrian Perumahan Perlu Disusun Kembali
Ini Sebabnya, BPN Prabowo-Sandi Ungkap Kementrian Perumahan Perlu Disusun Kembali (wartaportal.com)

Bukan hanya itu saja yang menjadi risiko ketimpangan tersebut, dia menjelaskan, jika luas kawasan tinggal kumuh semakin meningkat dari tahun ke tahun di kota-kota, yaitu 47.393 hektare di tahun 2000 dan 59.000 hektare tahun 2010 menurut hasil Sensus BPS. Semakin bertambahnya dengan rata-rata lebih dari 1.000 hektare setiap tahunnya, di prediksikan akan menembus angka 70.000 hektare di tahun 2020.

Maka dari itu, Suhendra mengungkapkan, jiak semakin meluasnya kawasan tinggal kumuh bukan hanya menjadi persoalan pengelolaan kota, tetapi juga sebagai persoaln untuk penyediaan perumahan rakyat. Sebab angka kelangkaan rumah dampak dari rumah-rumah yang tak layak di tinggali dan juga tak liar tersebut bertempat di kawasan tempat tinggal.

“Kota-kota seperti ini menggambarkan pemerintah lemah dalam mengelola urbanisasi. Untuk itu pemerintah juga harus hadir dalam sisi regulasi dan konsep penanganan tantangan urbanisasi,” jelasnya.

“Maka kami Insya Allah ada saatnya Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali apabila Prabowo-Sandi terpilih. Karena di negara maju, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia mereka sangat fokus menangani public housing. Jadi, tidak boleh sebatas ditempelkan di Kementerian PU. Itu dua hal yang berbeda,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here